POLA KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK

Abstract

Indonesia merupakan rumah bagi salah satu jenis spesies trenggiling dunia yang statusnya dilindungi secara internasional dalam kategori daftar merah IUCN.Artinya, trenggiling masuk ke dalam kategori rentan terhadap kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan secara bebas.Namun, jumlah populasi trenggiling di Indonesia kian menurun akibat ancaman perburuan dan perdagangan ilegal. Dalam langkah merespon ancaman kepunahan trenggiling di Indonesia, Indonesia meratifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Sayangnya, meski telah diratifikasi dan diimplementasikan di Indonesia, fakta lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2018 aliran perdagangan ilegal trenggiling masih terjadi antara Indonesia menuju Tiongkok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kepatuhan Indonesia terhadap CITES dalam menangani kasus perdagangan ilegal trenggiling antara Indonesia dan Tiongkok. Untuk itu, peneliti menggunakan tipe eksplanatif dalam metode kualitatif dan menggunakan analisa Teori Kepatuhan Robert M. Mitchell dan Abraham Chayes. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kondisi perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pola low compliance dan low effectiveness. Pola tersebut terbentuk karena faktor internal yang mencakup keterbatasan negara dalam menguatkan peraturan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur negara dan keterbatasan sumber daya peralatan untuk memantau dan mengidentifikasi temuan perdagangan ilegal trenggiling. Selain itu juga terdapat faktor eksternal yang mencakup ambiguitas dalam konvensi CITES, dinamisnya perkembangan sosial dan politik global, ketegasan dan komitmen aktor dalam Konvensi CITES khususnya dalam pengambilan keputusan, serta dimensi temporal yang berkaitan dengan pelaksaaan CITES. Berdasarkan penyebab terbentuknya pola tersebut, peneliti merekemondasikan lima strategi prioritas penguatan kerjasama penanganan perdagangan ilegal trenggiling melalui skema kerjasama CITES, yakni penguatan kemitraan Indonesia dan Tiongkok untuk pengelolaan dan pengawasan perdagangan ilegal flora dan fauna liar, penguatan implementasi dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan, peningkatan kapasitas penyidik sipil dan lembaga peradilan, peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum sampai ke tingkat daerah, dan peningkatan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang peraturan perundangan, pengenalan jenis dilindungi, dan nilai manfaat keanekaragaman hayati. Kata Kunci: Kepatuhan, CITES, Perdagangan Ilegal, Trenggiling Indonesia is home to one of the world's pangolins species whose status is protected internationally in the IUCN red list category. This means that pangolins fall into the category of vulnerable to extinction and are outlawed from being freely traded. However, the number of pangolins in Indonesia has declined due to the threat of poaching and illegal trade. In response to the threat of pangolin extinction in Indonesia, Indonesia ratified CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Unfortunately, although it has been ratified and implemented in Indonesia, the facts reveal that from 2015 to 2018, the flow of illegal pangolin trade still occurred between Indonesia and China. This study aims to analyze the pattern of Indonesia's compliance with CITES in handling cases of illegal pangolin trade between Indonesia and China. For this reason, the researcher used the explanative type in qualitative methods and used Robert M. Mitchell and Abraham Chayes's Compliance Theory analysis. The results obtained from this study are the conditions of illegal pangolin trade in Indonesia can be categorized as low compliance and low effectiveness pattern. The pattern was formed due to internal factors that included state limitations in strengthening law enforcement regulations, the capacity of the state apparatus, and limited equipment resources to monitor and identify the findings of illegal pangolin trade. Furthermore, there are also external factors that include ambiguity in the CITES, dynamic global political and social development, the firmness and commitment of actors in the CITES; especially in decision making, as well as the temporal dimensions related to the implementation of CITES. Based on the cause of this pattern, the researcher recommend five priority strategies to strengthen cooperation in handling illegal pangolin trade through the CITES cooperation scheme, namely strengthening the partnership between Indonesia and China for the management and supervision of illegal trade in wild flora and fauna; strengthening implementation and improvement of various laws and regulations; increasing civil investigator and judicial institutions capacity; increasing coordination and cooperation of related agencies in supervision and law enforcement up to the regional level; as well as increasing public awareness through socialization and campaigns on regulations, introduction of protected species, and the value of biodiversity benefits. Keywords: CITES, Compliance, Illegal Trade, Pangolin