TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN TATA GUNA TANAH ( Studi Kasus : Lapangan Simpanglima Semarang )

Abstract

Sesuai dengan falsafah Pancasila, bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat magis-religius. Bahwa bumi (tanah), air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah wilayah Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia (Pasal 1 UU No.5 Tahun 1960). Sehingga kekayaan tesebut (tanah) harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang berkeadilan. Pada umumnya kota-kota provinsi telah mempunyai rencana tata guna tanah dalam kawasan wilayahnya. Penatagunaan tanah diselenggarakan secara bertahap melalui penetapan penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang akan dilakukan oleh pemerintah, instansi yang membidangi pertanahan di Kota/Kabupaten setempat. Dalam kaitannya dengan pengadaan tata guna tanah ini, Pemerintah Kota yang menjadi penentu akan arah perkembangan dan pemanfaatan lahan ruang publik terutama dalam penggunaan Lapangan Pancasila, Simpanglima, Semarang. Baik untuk kepentingan sosial, keperluan komersial maupun keperluan non komersial. Permasalahan dari pemanfaatan terhadap lahan ruang publik ini dimungkinkan tidak menimbulkan masalah nantinya. Dengan melihat pada tujuan pemanfaatan lahan ruang publik pada prakteknya, mengetahui masalah-masalah dan kendala yuridis yang timbul dari pemanfaaatan lahan ruang publik serta mengetahui langkah kebijakan dari Pemerintah Kota, diharapkan dapat diketahui lebih lanjut dalam bagaimana prosedur pemanfaatan lahan ruang publik yang sesuai dengan aturannya. Dalam hal ini metode pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini, sebab ada keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor empiris yaitu melihat pada peraturan-peraturan yang berlaku dan pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam prakteknya. Hasil penelitian yang dapat diketahui, bahwa karena belum adanya aturan baku tentang pemanfaatan lahan ruang publik Lapangan Simpanglima Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang dituntut untuk membuat peraturan setingkat Perda, agar dalam pemanfaatan dan pengurusannya dapat terawasi secara optimal dan jelas aturan hukumnya. Kata Kunci : Penatagunaan Tanah, Pemanfatan Lahan Ruang Publik