PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN ( PPSK ) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH ( Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus )

Abstract

Tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan mutlak. Sejak lahir sampai masuk ke liang lahat, manusia akan selalu membutuhkan tanah. Pertumbuhan penduduk kian hari kian pesat, berpengaruh pada semakin tinggi pula kebutuhan akan tanah. Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya mengenai pemilikan tanah dan penguasaannya, akan memberikan kejelasan mengenai pihak yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut, maupun kepastian mengenai letak, batas-batasnya, luasnya dan sebagainya. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan dan strategi pertanahan secara lebih konsepsual, komprehensif, dan terpadu. Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 (Perpres No. 10 Tahun 2006 ) tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) adalah badan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Untuk sengketa dan konflik pertanahan, ditangani oleh Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPN. Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan tidak hanya dengan mengumpulkan data secara kepustakaan tetapi data juga diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Penelitian di lapangan dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh suatu kesimpulan bahwa upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang ditangani oleh Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang dilakukan oleh Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah?, faktor penghambat, serta upaya – upaya mengatasi hambatan tersebut. Adapun tahapan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan meliputi : Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan, Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan, Penyelenggaraan Gelar Perkara, Penelitian Masalah Pertanahan, dan terakhir pelaksanaan mediasi. Mengenai hambatan yang dihadapi terutama masalah mediasi, dimana forum mediasi belum diakui sebagai lembaga hukum yang produknya berkekuatan hukum. Untuk mengatasinya perlu mencarikan mediator yang ditaati / disegani para pihak. Kata Kunci : Bidang PPSK, Mediasi Pertanahan