KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL

Abstract

Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yang merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan dimana sistem pemidanaan fiskal harus terintegrasi dalam aturan umum (Buku I) KUHP atau dapat pula membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum tersebut. Konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan, aturan umum dalam Bab I s/d VIII (Pasal 1 s/d 85) Buku I KUHP dapat diberlakukan terhadap aturan-aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 KUHP. Menjadi masalah apabila aturan-aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut tidak terintegrasi dalam aturan umum Buku I KUHP atau bahkan tidak diatur dalam aturan umum Buku I KUHP. Hal ini dapat berpengaruh di dalam pengaplikasian aturan-aturan pidana tersebut yang pada akhirnya menjadi tidak operasional. Masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam tesis ini adalah masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal yang diatur dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana fiskal di masa yang akan datang ditinjau dari sudut pembaharuan hukum pidana dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan fiskal di bidang pajak, kepabeanan, cukai, pajak daerah dan restribusi daerah serta di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pendekatan masalah dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana yang ditinjau dari fungsionalisasi hukum pidana khususnya pada tahap formulasi. Oleh karena permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah sentral dalam kebijakan kriminal, khususnya kebijakan hukum pidana, maka pembahasan objek penelitian ini yang berkisar pada masalah penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana beserta pertanggungjawaban pidananya dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) yang ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif, dengan bertumpu pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruhnya ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal saat ini tidak memberi kualifikasi yuridis, dimana KUHP yang saat ini berlaku masih membedakan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” dimana hal ini berpengaruh terhadap sistem pertanggungjawaban pidana dalam hal percobaan, menyuruh melakukan (doenplegen), turut serta melakukan (medeplegen), menganjurkan (uitlokken), dan pembantuan (medeplichtige). Demikian pula halnya dengan masalah recidivie yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal namun tanpa disertai aturan pelaksanaannya dan perumusan ancaman sanksi pidana yang menyimpang dari KUHP, tetapi tidak ada pedoman pemidanaannya. Oleh karena itulah apabila terhadap aturan-aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang fiskal tersebut hendak diadakan pembaharuan, maka perancang undang-undang seyogianya tetap bertumpu pada sistem pemidanaan atau sistematika KUHP yang berlaku. Kata kunci: fiskal, kebijakan, kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana