KAJIAN WACANA KRITIS TERHADAP PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKTAN

Abstract

This research aims to conduct a critical study of the issued of Perppu No. 2 of 2017 concerning Community Organizations (COs). In the case of providing data for research, a download technique is used by downloading the legislation from the official government website online. In conducting data analysis, 3 (three) stages of critical discourse analysis were used, namely descriptive, interpretative, and explanatory. The descriptive stage was used to show what lexicon findings were used to compile the Perppu concerning COs from the perspectives of the transitivity system, the modality system, and the appraisal system. The interpretive stage was used to find the settings and the background for the emergence of Perppu No. 2 of 2017. The explanatory stage was used to explain whether or not the findings of the lexicon from the Perppu concerning COs indicated an indication of power abuse by the Government. The results were the textual evidence that showed the abuse of power seen from changes in the process used, changes in the modalities and polarity used to assess COs, changes in appraisal words or evaluative words from text makers to COs, the completion of articles about parties which should be involved, the acceleration of the imposition of sanctions, and the completion of articles concerning the persuasive stage which should be done by the Government. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan kajian secara kritis terhadap lahirnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam hal penyediaan data untuk penelitian, digunakan Teknik unduh yakni dengan mengunduh perundang-undangan tersebut dari laman resmi pemerintah secara online. Dalam melakukan analisis data, digunakan 3 (tiga) tahap analisis wacana kritis yakni deskriptif, interpretatif, dan eksplanatif. Tahap deskriptif digunakan untuk menunjukkan temuan leksikon apa saja yang digunakan untuk menyusun teks Perppu tentang Ormas ini dari sudut pandang sistem transitivitas, sistem modalitas, dan sistem appraisal. Tahap interpretatif digunakan untuk menemukan setting dan latar belakang munculnya Perppu No. 2 tahun 2017. Tahap eksplanatif digunakan untuk menjelaskan apakah temuan leksikon dari Perppu tentang Ormas ini menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Pemerintah terhadap Ormas. Hasil yang ditemukan adalah terdapat bukti-bukti tekstual yang menunjukkan adanya tindak penyalahgunaan kekuasaan dilihat dari perubahan proses yang digunakan, perubahan, modalitas dan polaritas yang digunakan untuk menilai Ormas, perubahan appraisal words yang merupakan evaluative words dari pembuat teks kepada Ormas, pelesapan pasal tentang pihak yang seharusnya terlibat, percepatan penjatuhan sanksi, dan pelesapan pasal tentang tahap persuasif dari Pemerintah.