“PERPUSTAKAAN UMUM RAMAH PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KOTA SEMARANG”

Abstract

Pada UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, Perpustakaan Umum sebagai salah satu fasilitas publik memiliki tugas sebagai pengelola bahan pustaka guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dalam Undang-undang yang sama, pada pasal 5 tercantum bahwa seluruh masyarakat dalam berbagai macam kondisi memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, dengan catatan layanan yang diperoleh disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Kedua penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan suatu perpustakaan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali individu yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut yang menjadi latar belakang Pembangunan Perpustakaan umum yang ramah terhadap pengguna berkebutuhan khusus di Kota Semarang mengingat perpustakaan yang ada belum ramah terhadap pengguna berkebutuhan khusus. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mendapatkan desain Perpustakaan Umum Ramah Pengguna Berkebutuhan Khusus di Kota Semarang agar menjadi suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan akan informasi dan pengetahuan bagi para penduduk secara keseluruhan termasuk penduduk berkebutuhan khusus yang berada di kota Semarang. Perancangan ini diawali dengan melakukan studi kasus pada perpustakaan umum di kota Semarang terkait kemudahan akses bagi pengguna. Setelah itu melakukan proyeksi jumlah penduduk kota Semarang dan pengguna perpustakaan umum kota semarang. Hasil proyeksi tersebut digunakan dalam menentukan kapasitas dari tiap ruang dan koleksi perpustakaan 10 tahun ke depan. Kajian perpustakaan umum ramah pengguna berkebutuhan khusus mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Serta International Federation of Library Association (IFLA) yang telah menentukan standart untuk perpustakaan yang ramah pengguna berkebutuhan khusus. Selain itu juga melakukan studi banding pada beberapa perpustakaan terkait penerapan sarana-prasarana kemudahan akses. Penentuan lokasi dan tapak dilakukan berdasarkan penilaian beberapa alternatif yang dipilih berdasarkan kriteria yang ada.