KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidan umum. Seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas terdapat permasalahan yang ditemukan dalam penelitian adalah sebagai berikut, bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan apakah terdapat kesesuaian legislasi tentang pembalikan beban dalam perkara korupsi dengan konvensi PBB tentang anti korupsi Tahun 2003. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terkumpul diolah dengan proses editing, klasifikasi, kemudian diaplikasikan dalam penulisan hukum ini. Teori hukum pembuktian menurut undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan "peramuan" antara teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Politik hukum perumusan norma pembalikan beban pembuktian dengan penekanan pada kebijakan legislasi yang selaras Konfrensi Anti Korupsi (KAK) 2003 sebagai karakteristik gabungan antara sistem hukum "common law" dengan sistem hukum "civil law", sehingga akan dapat memperkaya khasanah substansi perundang-undangan Indonesia dikaji dari perspektif politik hukum perundang-undangan Indonesia. Dimensi ini dikatakan demikian karena adanya sistem hukum campuran berupa "quasi" sistem hukum "common law" dengan sistem hukum "civil law" sehingga akan dapat melahirkan suatu sistem hukum baru dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia. Kata kunci: Kebijakan Legislasi, Pembalikan Beban Pembuktian.