PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN HUTANG DALAM HAL OBYEK JAMINAN MUSNAH ATAU DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

PT. Bank Central Asia, Tbk merupakan salah satu bank swasta yang memberikan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Dalam perjanjian kreditnya, PT. Bank Central Asia, Tbk mencantumkan klausula kejadian kelalaian yang menjadi ukuran bagi debitor untuk dapat dikatakan wanprestasi. Apabila debitor dinyatakan wanprestasi, maka PT. Bank Central Asia, Tbk akan mengeksekusi obyek jaminan melalui parate executie. Namun tidak semua tindakan wanprestasi yang ada di dalam klausula tersebut dapat dieksekusi melalui parate executie, seperti pelanggaran ketentuan hukum yang dilakukan oleh debitor dan obyek jaminan hutang musnah. Adanya pelanggaran ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan obyek jaminan Hak Tanggungan adalah tindak pidana korupsi. Apabila obyek jaminan musnah atau disita negara karena diduga hasil tindak pidana korupsi maka timbul beberapa permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal obyek jaminan musnah atau diduga hasil tindak pidana korupsi, dan hambatan apa sajakah yang timbul serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang dalam hal obyek jaminan musnah atau diduga hasil tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana yang menjadi sampel penelitian adalah Kantor Pusat PT. Bank Central Asia, Tbk di Thamrin, Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan eksekusi Hak Tanggungan, dan tindak pidana korupsi. Sedangkan data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan survey lapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan hutang dalam hal obyek jaminan musnah atau diduga hasil tindak pidana korupsi tergantung pada ada tidaknya harta kekayaan debitor lainnya yang tidak musnah atau tidak disita oleh negara untuk melunasi hutangnya kepada kreditor, karena apabila obyek jaminan musnah atau disita oleh negara maka jaminan Hak Tanggungan akan hapus dan menyebabkan kedudukan dan hak sebagai kreditor preferent hilang. Kreditor dapat mengambil pelunasan piutang terhadap debitor dalam kedudukannya sebagai kreditor konkurent, dengan mengajukan gugatan hutang-piutang biasa ke Pengadilan Negeri. Apabila debitor tidak mempunyai harta kekayaan lain untuk melunasi hutang, dalam hal obyek jaminan musnah maka PT. Bank Central Asia, Tbk akan mendapatkan ganti kerugian dari penanggung (perusahaan asuransi) sesuai dengan Banker’s Clause. Namun dalam hal obyek jaminan disita negara, maka PT. Bank Central Asia, Tbk akan mengalami kerugian, karena tidak diasuransikannya obyek jaminan terhadap bahaya kerugian akibat tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Eksekusi Hak Tanggungan, Musnah, dan Korupsi