Hermawan, Ade Agung (2009) PENGADAAN TANAH UNTUK PLTU TANJUNG JATI B DI DESA TUBANAN KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA. Undergraduate thesis, Perpustakaan.
Microsoft Word - Published Version 94Kb |
Official URL: http://fh.undip.ac.id/perpus
Abstract
Tanah merupakan tempat hidup dan penghidupan bagi orang banyak. Dalam kegiatan pembangunan nasional, tanah merupakan modal dasar utamanya. Dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah melakukan kegiatan pencabutan hak atas tanah atau yang disebut pengadaan tanah. Termasuk juga PLTU Tanjung Jati B yang merupakan salah satu mega proyek di bidang tenaga kelistrikan nasional yang terletak Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang berkapasitas 2 x 660 MW. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk PLTU Tanjung Jati B Di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara serta hambatan dan penyelesaiaan hukum dalam pengadaan tanah tersebut.Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Metode populasi sampling, Pengumpulan data primer dan sekunder serta analisis data kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan responden yaitu 1 Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, 1 Anggota DPRD Kabupaten Jepara, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Kepala kantor Kecamatan Kembang, Kepala Desa Tubanan, dan 10 orang warga Desa Tubanan Kecamatan Kembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perolehan tanah untuk pembangunan PLTU Tanjung JatiB dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan permohonan hak baru. Dalam tahapan persiapan meliputi menentukan lokasi dan membentuk panitia pengadaan tanah. Tahap pelaksanaan meliputi penyuluhan, inventarisasi, musyawarah, menetapkan ganti rugi dan melaksanakan penetapan hak dan penyerahan tanah. Kesimpulan dari penulisan hukum ini yaitu bahwa pelaksanaan proses perolehan tanah untuk pembangunan PLTU Tanjung Jati B telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Pemerintah yaitu Perpres 36 tahun 2005 jo Perpres 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kata kunci : pengadaan Tanah, Pembangunan PLTU
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
ID Code: | 7983 |
Deposited By: | INVALID USER |
Deposited On: | 31 Mar 2010 16:13 |
Last Modified: | 31 Mar 2010 16:13 |
Repository Staff Only: item control page