PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Abstract

Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanent dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya wajib didaftar. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, pemindahan, atau peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun baik jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang PPAT dalam pendaftaran tanah di Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pendapat dan tanggapan masyarakat mengenai peran PPAT dalam pembuatan akta tanah, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PPAT dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam hubungan dengan pendaftaran tanah di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan wawancara dan sebagai pelengkap juga dilakukan studi pustaka berkaitan dengan materi yang dibahas. Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan tugas dan wewenang PPAT dalm pendaftaran tanah di Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada umumnya telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya masih dijumpai beberapa permasalahan yang mempengaruhinya, antara lain : masyarakat menganggap biaya pembuatan akta PPAT itu mahal; masyarakat kurang teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan persyaratan yang diperlukan serta masih belum menyadari arti pentingnya sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut penyuluhan merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini agar terjadi peralihan informasi disamping perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan PPAT dan Kata kunci : Pelaksanaan Tugas dan Wewenang PPAT, Pendaftaran Tanah.