PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN GADAI SWASTA DI JAWA TENGAH

Abstract

Sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, maka gadai swasta dilegalkan. Pertimbangan pemerintah adalah untuk lebih memudahkan dalam pengawasan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam gadai, meskipun gadai ini memberikan kemudahan dalam eksekusi benda gadai, namun kreditor tidak boleh memilki objek gadai secara langsung dalam hal debitor wanprestasi. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum pada pemberi gadai, karena pada umumnya nilai objek gadai jauh lebih tinggi daripada hutang debitor. Hal demikian pada masa gadai swasta belum ada pengaturan, banyak terjadi penyimpangan yang sangat merugikan pihak pemberi gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis pelaksanaan gadai swasta dan perlindungan hukumnya bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dalam hal inidilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Lokasi peelitian ini adalah Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Informan dalam penelitian ini adalah, Pimpinan Perum Pegadaian Wilayah Jawa Tengah, Pelaku Usaha Pergadaian Swasta, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Metode ananlisis data dengan teknik kualitatif. Kata Kunci: Gadai Swasta, Perlindungan Hukum, Pengawasan, Pendaftaran Usaha Pergadaian.