TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN (SK PNS) NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK (KASUS: PUTUSAN NO. 1723 K/Pdt/2017)

Abstract

Menghindari risiko dari pemberian kredit, bank memerlukan jaminan kredit sebagai keyakinan atas kesanggupan debitor dalam melunasi utangnya. Apabila debitor lalai melunasi kredit yang diberikan, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut, sebaliknya bila debitor telah melunasi kredit yang diberikan maka bank harus mengembalikan jaminan yang telah diserahkan debitor. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Bank BRI Cabang Kayu Agung Palembang kepada debitornya yang telah melunasi utangnya. Kelalaian pegawai Bank BRI menyebabkan hilangnya jaminan debitor yang berupa SK PNS. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui pengaturan tentang hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS di Bank serta untuk mengetahui tanggung jawab bank atas hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS di Bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka pengaturan tentang hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS di Bank dapat ditemui dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR (1995) yang saat ini tidak berlaku dan diatur dalam POJK NOMOR 42 /POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 25 POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan., Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya bentuk tanggung jawab yang diberikan bank atas hilangnya jaminan kredit nasabah yang berupa SK PNS ialah ganti kerugian karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.