PENYALAHGUNAAN PRINSIP KEPENTINGAN MILITER DALAM KASUS PENYERANGAN BENDA BUDAYA OLEH ISIS DI SURIAH

Abstract

Kepentingan militer merupakan salah satu prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Pada dasarnya, prinsip ini berarti bahwa angkatan bersenjata dapat melakukan tindakan apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer dalam peperangan selama tidak melanggar Hukum Humaniter Internasioal. Namun dalam praktiknya penyalahgunaan prinsip ini kerap terjadi sebagaimana dalam kasus penyerangan terhadap benda budaya oleh ISIS di Suriah. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan prinsip kepentingan militer dalam berbagai konflik bersenjata dan tindakan ISIS menerapkan prinsip kepentingan militer dalam kasus penyerangan benda budaya di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian dianalitis secara kualitatif. Penyebab penyalahgunaan prinsip kepentingan militer adalah sifat Hukum Humaniter Internasional yang lemah, kurang efektifnya lembaga pengawas penegakan Hukum Humaniter Internasional dan terdapat perbedaan penafsiran mengenai prinsip kepentingan militer. Tindakan penyerangan benda budaya yang dilakukan oleh ISIS di Suriah tidak dapat dibenarkan atas dasar kepentingan militer, karena tidak memenuhi dua kriteria yang bersifat kumulatif agar serangan tersebut dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (a) Protokol II Konvensi Den Haag 1954. Oleh karena itu perlu dibuat peraturan baru yang lebih komprehensif berkaitan dengan prinsip kepentingan militer.