DAMPAK KLAIM CHINA DILAUT CINA SELATAN TERHADAP HAK BERDAULAT NEGARA FILIPINA

Abstract

Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Unsur negara juga terdapat yaitu wilayah laut, laut merupakan penghubung antar benua, pembentuk garis pantai dan iklim dengan cara mendistribusikan sejumlah besar panas ke seluruh bumi, sehingga tempat-tempat yang menerima sedikit cahaya matahari pun masih dapat dihuni. Dalam mempertahankan batas laut di wilayah seluruh negara diharuskan menetapkan batas negara nya dengan ada nya batas Zona Ekonomi Ekslusif. Salah satu kasus mengenai batas laut yaitu mengenai klaim China secara sepihak atas kepulauan spratly dengan membangun pulau buatan dengan melakukan reklamasi. Perluasan wilayah oleh pihak Cina menggunakan nine dash line yang berdasarkan alasan historis.Dengan kejadian ini menimbulkan kerugian bagi negara Filipina yang merasa hak berdaulat nya sudah direbut oleh China. Penelitian ini menggunakan kajian terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dan juga berdasarkan UNCLOS 1982 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah data kualitatif. Hasil Penelitian yang didapat menunjukkan Sesuai putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terhadap Klaim wilayah di Laut Cina Selatan terhadap kedua negara pihak Cina sebagai negara yang melakukan klaim menolak atas putusan tersebut, Sesuai putusan alasan historis atas nine dash line dinyatakan tidak relevan dengan hukum serta konvensi yang ditentukan. Dampak perluasan wilayah laut cina selatan antara China dan Filipina adalah ditangkap nya nelayan Filipina yang dianggap sudah melewati perbatasan dan larangan terbang diatas wilayah yang diklaim sepihak oleh Cina.