IMPLEMENTASI ATURAN LARANGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PEKERJA MEMPUNYAI PERTALIAN DARAH DAN/ATAU PERKAWINAN DENGAN PEKERJA LAIN DALAM SATU PERUSAHAAN KHUSUSNYA DI BNI CABANG UNDIP SEMARANG

Abstract

Implementasi aturan larangan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan di BNI Cabang UNDIP Semarang belum terlaksana secara keseluruhan yang pada dasarnya memiliki kebijakan sendiri dalam perusahaannya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana implementasi dari putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 dengan alasan pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau perkawinan pekerja lain dalam satu perusahaan di BNI Cabang UNDIP Semarang. Kedua, bagaimana hambatan dalam implementasi putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 dengan alasan pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau perkawinan pekerja lain dalam satu perusahaan di BNI Cabang UNDIP Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Peneliti mengkaji implementasi putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 di Bank BNI Cabang UNDIP Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengaturnya di dalam praktiknya di masyarakat dengan memadukan data ataupun fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam membedah permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang dilakukan melalui analisis, realisasi dan eksplanasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang digunakan Bank BNI sehubungan dengan perkawinan antar karyawan dalam satu kantor diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Bank BNI dan Pedoman, Kebijaksanaan, Organisasi dan Prosedur. Setelah dikeluarkannya putusan MK maka pihak pengusaha dilarang melakukan PHK kepada karyawan yang melakukan perkawinan dengan sesama karyawan dalam satu perusahaan. Dalam pelaksanaan putusan MK tersebut terdapat hambatan salah satunya dalam menentukan penempatan kerja karyawan untuk menghindari suatu konflik dan menciptakan profesionalitas kerja karyawan. Sedangkan upaya yang digunakan untuk mengatasinya adalah Bank BNI Cabang UNDIP Semarang membuat ketentuan secara rutin apabila karyawan memiliki suami/istri atau pertalian darah dalam satu kantor untuk memberitahukan kepada pihak perusahaan. Sehingga apabila terjadi rotasi mutasi akan menjadi bahan pertimbangan.