ANALISIS KESIAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF PADA PROSES TAHAPAN PUSKESMAS MENUJU BADAN LAYANAN UMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Abstract

Dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas membutuhkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan penerapan Puskesmas BLUD. Untukmenjadi BLUD harus ,teknis dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan persyaratan administratif pada proses tahapan Puskesmas menuju BLUD di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Puskesmas Palmatak dan Puskesmas Tarempa dengan kriteria jumlah cakupan layanan terbanyak, penerimaan dana kapitasi terbesar, jumlah kunjungan rawat jalan terbanyak, jumlah kunjungan rawatinap terbanyak dan secara teknis siap menjadi BLUD. Subjek penelitian Kepala Puskesmas dan Kepala TU sebagai informan utama dan Kepala Dinkes PPKB dan Kabid Pelayanan Kesehatan sebagai informan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian dari 6 dokumen persyaratan administratif, Puskesmas belum membuat dokumen surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja dan laporan audit terakhir dan belum melengkapi dokumen pola tatakelola, rencana strategi bisnis dan laporan keuangan pokok tetapi sudah melengkapi dokumen standar pelayanan minimal. Diperoleh kesimpulan bahwa Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Anambas belum sepenuhnya siap dalam memenuhi persyaratan administratif menuju BLUD, karena kurangnya motivasi dan petugas belum sepenuhnya memahami rencana strategi bisnis anggaran dan laporan keuangan pokok. Saran yang diberikan yaitu Puskesmas perlu melakukan konsultasi secara aktif ke Dinkes PPKB. Dinkes PPKB memberikan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada Puskesmas agar termotivasi dalam melengkapi dokumen persyaratan administratif Kata Kunci: Kata Kunci :persyaratanadministratif, Badan LayananUmum Daerah, Puskesmas