TINJAUAN EMPIRIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP OLEH SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Abstract

Seiring dengan perkembangan jaman tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya. Salah satunya yaitu tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan juga oknum masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas saber pungli ini bertugas untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada saat ini dan bagaimana prospek daripemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada masa yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Empiris.Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai penegakkan hukum kebijakan pemberantasan tindak pidana pungutan liar oleh satgas saber pungli Kota Semarang disertai dengan penjelasan tentang faktor penghambat yang dialami dan upaya penanggulangan yang dilakukan satgas saber pungli kota semarang dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.