PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015

Abstract

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan secara demokratis dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kota Semarang. Untuk mengakomodasi hak pilih warga Negara, perlu diketahui bagaimana tahapan penyusunan daftar pemilih Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 di Kota Semarang beserta kendala yang dihadapi dalam penyusunan daftar pemilih. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kajian penelitian mengenai penyusunan daftar pemilih pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 di Kota Semarang ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan daftar pemilih Pilkada yang berlaku. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa penyusunan daftar pemilih Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 di Kota Semarang dilakukan secara berjenjang. Yakni, penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Semarang, yang dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Semarang. Kendala internal dalam penyusunan daftar pemilih adalah terbatasnya waktu dan SDM. Sedangkan kendala eksternal berupa sulitnya menemui pemilih, kurangnya antusias pemilih untuk memeriksa daftar pemilih, serta kurangnya bukti untuk menghapus nama penduduk yang sudah tidak berhak untuk memilih. Bagi penduduk yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT, KPU Kota Semarang tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya menurut ketentuan undang-undang. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih. Yaitu, penambahan jumlah PPDP per TPS berdasarkan jumlah pemilih, peningkatan kerja sama dengan perangkat RT dan RW dalam proses coklit, melibatkan peran RT dan RW agar masyarakat berkeinginan untuk memeriksa daftar pemilih, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal mengurus administrasi kependudukan.