PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PATI

Abstract

Wilayah Kabupaten Pati mempunyai kondisi alam, geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi untuk menangani potensi terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Pati. Berdasarkan pada pertimbangan diatas maka pemerintah Kabupaten Pati mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang menandakan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah (1) Bagaimanakah tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dalam merumuskan kebijakan terhadap penanganan bencana?, (2) Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dalam menangani bencana?, (3) Apa kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagaimana solusinya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya menggunakan pola deskripsi analitis. Data yang digunakan ialah data kepustakaan yang kemudian dilengkapi dengan wawancara. Data yang terkumpulkan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanganan bencana BPBD hanya berperan sebagai pengusul kebijakan. Dalam penanganan bencana terdiri dari tahap prabencana, tanggap darurat, dan tahap pascabencana. Pada tahap prabencana BPBD melakukan beberapa tindakan yaitu pembuatan peta rawan bencana, kerjasama dengan relawan, kajian resiko bencana, sosialisasi, simulasi/pelatihan, dan peringatan dini. Sedangkan dalam tahap tanggap darurat BPBD melakukan penyelamatan dan evakuasi. Pada tahap pascabencana BPBD melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hambatan yang dialami BPBD Kabupaten Pati pada saat menjalankan penanganan bencana yaitu berasal dari kurangnya anggaran dan dari sifat dan pola pikir masyarakat yang susah untuk dirubah. Solusi dari hambatan yang timbul ialah pihak BPBD Kabupaten Pati telah mengajukan usulan peningkatan anggaran kepada pemerintah daerah dan berusaha menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi bahwa masyarakat ambil bagian sebagai salah satu penyebab terjadinya bencana.