TRANSPARANSI PEREKRUTAN PEGAWAI NON ASN DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

HIDAYAT, BELLA KRISITA ALVIOLA and Sa'adah, Nabitatus and Azhar, Muhamad (2019) TRANSPARANSI PEREKRUTAN PEGAWAI NON ASN DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perekrutan pegawai non ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang belum sepenuhnya dilakukan secara transparan.Prinsip transparansi merupakan salah satu konsep dari good governance.Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui mekanisme pelaksanaan perekrutan pegawai non ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.Kedua, menggambarkan dan menganalisa penerapan perinsip transparansi dalam pelaksaanan perekrutan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris.Peneliti mengkaji mekanisme pelaksanaan perekrutan pegawai non ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaanya di dalam praktiknya di masyarakat dengan memadukan data ataupun fakta – fakta yang diperoleh dari peneliti.Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengelolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang dilakukan melalui tahap – tahap konseptualisasi, realisasi, dan eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan perekrutan pegawai non ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara secara Swakelola di Lingkungan Kota Semarang. Transparansi dalam proses pelaksanaan perekrutan pegawai non ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dianggap kurang dalam pelaksanaannya karena pengumuman tidak dilakukan secara terbuka dan penilaiannya dalam proses seleksi dapat dikatakan belum obyektif. Upaya dilakukan untuk mengatasinya yaitu pemerintah Kota Semarang seharusnya lebih tegas dan melakukan pemantauan di instansi pemerintahan Kota Semarang agar melaksanakan dan menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:76954
Deposited By:Mr Ngalip Martono FH
Deposited On:30 Sep 2019 11:17
Last Modified:30 Sep 2019 11:17

Repository Staff Only: item control page