PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP TANAH HAK WARGA DI KOTA SEMARANG

Abstract

Pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan sebidang tanah selalu memunculkan permasalahan, karena telah merupakan salah satu unsur Sumber Daya Alam yang mempunyai peran utama dalam hidup dan penghidupan manusia. Seperti yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah yang memunculkan berbagai masalah. Tujuan penelitian yang berjudul “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah dan Pengaruhnya Terhadap Tanah Hak Milik Warga di Kota Semarang” adalah untuk mengetahui proses berlangsungnya musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang terkena Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi dan apakah manfaat-manfaat yang didapat masyaraskat yang terkena Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang dipergunakan dalam peneliyian ini adalah sekunder yang dihimpun dari penelitian kepustakaan melalui bahan baku, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu berdasarkan pada Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Perpres No. 38 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006. Proses musyawarah yang terjadi dalam proses pengadaan tanah telah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Proses pelepasan hak atas tanah dapat dilaksanakan sesuai rencana meskipun melalui berbagai hambatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentua dalam Keppres No. 55 Tahun 1993 dan Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006, walaupun terjadi hambatanhambatan tetapi bisa teratasi, sehingga pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Masjid Agung Jawa Tengah