KAJIAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN MENGENAI KASUS CAKRAWALA BARU YANG TERJADI DI KOTA SEMARANG

Abstract

Upaya penanganan sengketa tanah tidak selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkadang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Selain itu dikenal pula upaya penyelesaian melalui kantor Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sengketa tanah Cakrawala Baru yang terjadi di Kota Semarang adalah salah satu contoh konflik kepentingan penguasaan atas tanah. Banyak hal yang dialami oleh warga Cakrawala Baru didalam menghadapi proses sengketa tanahnya dengan pihak Pemerintah Kota Semarang maupun dengan pihak yang mengaku memiliki penguasaan hak atas tanah tersebut. Upaya penyelesaian yang cenderung lama, tentunya akan memberikan dampak negatif tertentu dalam masyarakat Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang melandasi dalam penentuan status penguasaan tanah, kekuatan hukum bukti kepemilikan dan upaya dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah Cakrawala Baru serta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Cakrawala Baru, Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi studi kepustakaan, studi dokumenter baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan wawancara serta observasi. Analisis data menggunakan analisis metode kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terhadap dasar-dasar penguasaan dan kekuatan hukum bukti kepemilikan tanah oleh warga Cakrawala Baru adalah sangat lemah. Warga hanya menguasai tanah secara fisik saja, tanpa didukung bukti alas hak yang kuat, sedangkan dasar-dasar penguasaan tanah oleh pemilik tanah adalah sangat kuat karena didukung bukti kepemilikan berupa sertipikat hak milik dan letter C atau D. Terhadap upaya penanganan sengketa tanah di Cakrawala Baru telah dilakukan upaya penyelesaian dengan menggunakan proses mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang, diantaranya mengadakan koordinasi dan pertemuan dengan beberapa pakar hukum atau akademisi, melakukan pengosongan lahan berdasarkan UU No 51 Prp Tahun 1960, upaya pemberian ganti rugi,uang santunan dan relokasi kepada warga Cakrawala Baru atas pengosongan lahan mereka. Kata kunci : penanganan sengketa tanah