PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS SD TAMBAHARJO 02 KABUPATEN PATI)

Abstract

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, dimana dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan serta membiayai pelaksanaan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus SD Tambaharjo 02 Kabupaten Pati). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Pati; dan bagaimana pelaksanaan ketentuan pengelolaan BOS di SD Tambaharjo 02 Kabupaten Pati. Sedangkan tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Pati serta untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SD Tambaharjo 02 Kabupaten Pati. Metode penelitian ini meliputi: metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis; data diperoleh dengan teknik pengumpulan data, yang terdiri dari data primer berupa, studi kepustakaan dan data sekunder berupa,penelitian lapangan. Lokasi penelitian di SD Tambaharjo 02 Kabupaten Pati. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, dan penelitian lapangan; metode analisis data adalah metode analisis kualitatif; dan teknik pengabsahan dan validasi data secara triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2005 , untuk itu Menteri Pendidikan membentuk tim pelaksana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 5421/MPN/OT/2005; seperti halnya aturan BOS tingkat nasional, di kabupaten Pati pelaksanaan BOS mengikuti aturan yang terdapat dalam buku petunjuk pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS), dan tidak diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, namun tidak menyalahi peraturan perundangan di atasnya karena merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan pejabat administrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. SD Tambaharjo 02 setiap tiga bulan sekali melaporkan penerimaan,penyaluran dan pemanfaatan dana pada tim PKPS-BBM kabupaten Pati yang mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan juga dilakukan oleh tim pengawas di luar program antara lain oleh BPK, yang berwenang atas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan BOS di SD Tambaharjo 02 Kabupaten Pati sesuai dengan alur dan mekanisme yang tertuang dalam buku panduan pelaksanaan BOS. Kata kunci: Kebijakan BOS, Aspek Hukum Keuangan Negara