PELAKSANAAN LELANG TERHADAP OBYEK YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN

Abstract

Lelang merupakan sarana perekonomian yang keberadaannya telah sejak lama berkembang di masyarakat. Penjualan umum secara lelang masuk dalam perundang – undangan di Indonesia sejak tahun 1908 yaitu berlakunya Vendu Reglement (Peraturan Lelang Staatsblad 1908-85). Di Indonesia sampai saat ini penjualan lelang masih terkesan hanya sebagai sarana pelaksanaan lelang. Permasalahan penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu mengkaji tentang penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya yang berkaitan Objek lelang Hak tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 102 /PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara Pasal 29 ayat (1). Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. Objek yang dibebankan atas hak tanggungan berada di bawah kekuasaan penerima hak tanggungan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur apabila debitur cidera janji. Jika terjadi cidera janji, benda yang dijaminkan dengan hak tanggungan akan dijual untuk melunasi utang debitur yang dijamin tersebut.