POLITIK PERIZINAN DAN DISKREPANSI KEKUASAAN NEGARA-MASYARAKAT

Abstract

Munculnya diskrepansi (kesenjangan) kekuasaan yang terjadi antara negara dan masyarakat diakibatkan oleh monopoli negara dalam meregulasikan politik perizinan. Hal ini berimplikasi pada semakin kuatnya kedudukan negara (powerfull) sementara masyarakat semakin mengalami ketidakberdayaan (powerless). Namun, dalam realitas yang lain, politik perizinan itu sendiri diterapkan secara tidak konsisten dan terkesan sangat cair (fluid). Melalui analisis dengan menerapkan metode arkeologi/genealogi yang dikemukakan Michel Foucault, dapat dilacak relasi-relasi kuasa dalam politik perizinan tersebut. Sebab, metode arkeologi/genealogi tidak sekedar melakukan “pembongkaran” terhadap diskursus yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Namun, juga mampu menunjukkan keberadaan episteme atau discursive formation yang menjadi landasan berpikir sebuah rezim dalam periode waktu tertentu.