PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PT ASURANSI RAYA ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI

Abstract

Perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi. Pengawasan terhadap perusahaan asuransi agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila terbukti melanggar, OJK dapat menjatuhkan sanksi. Salah satu sanksi tersebut adalah berupa sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana yang terjadi pada PT Asuransi Raya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap eksistensi PT Asuransi Raya yang dicabut izin usahanya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis PT Asuransi Raya atas pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum terhadap eksistensi PT Asuransi Raya diantaranya PT Asuransi Raya dilarang untuk menjalankan kegiatan usahanya, diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang memutuskan pembubaran dan menunjuk Tim Likuidasi, kemudian melakukan likuidasi sesuai POJK Nomor 28/POJK.05/2015 hingga status badan hukum PT berakhir. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pemegang polis, secara khusus diatur pada Pasal 24-Pasal 27 POJK Nomor 28/POJK.05/2015 yaitu mengenai pembayaran kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis ketika terjadi likuidasi. Apa yang dapat dilakukan pemegang polis adalah pemegang polis dapat menerima agar portofolio pertanggungan dialihkan oleh Tim Likuidasi ke perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain; menuntut pengembalian premi atau kontribusi sesuai sisa masa pertanggungan kepada Tim Likuidasi apabila menolak pengalihan portofolio pertanggungan; dan menuntut pembayaran klaim manfaat polis.