TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL UNTUK MEMASTIKAN KESEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU

Abstract

Bahan baku sangat penting bagi produsen dan dapat mempengaruhi kualitas barang dan harga. UU nomor 5 tahun 1999 telah mengatur perjanjian, kegiatan maupun penguasaan pasar yang dilarang namun masih terjadi pelanggaran untuk mendapatkan pasokan bahan baku. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pemanfaatan pola perjanjian integrasi vertikal oleh pelaku usaha untuk memastikan kesediaan pasokan bahan baku dan bagaimana UU no. 5 tahun 1999 mengatur pemanfaatan integritas vertical. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam menjamin ketersediaan bahan baku , pelaku usaha melakukan perjanjian integrasi vertikal ke hulu, ke hilir atau bentuk gabungan ke hulu dan ke hilir, monopoli dan penguasaan pasar. Guna membuktikan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian integrasi vertikal digunakan pendekatan rule of reason namun KPPU tidak selalu sampai pada pembuktian timbulnya kerugian masyarakat seperti dalam putusan KPPU Nomor 01 tahun 2010. Asas itikad baik yang dalam UU nomor 5 tahun 1999 dirumuskan dengan kata “tidak jujur” menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktek penegakan hukum persaingan usaha.