Analisis Yuridis terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017)

Abstract

Pembangunan sarana dan prasarana publik dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah serta diikuti oleh para pelaku usaha yang saling berkompetisi di dalamnya. Pelaku usaha yang menawarkan harga paling ekonomis dengan kualitas terbaik ditetapkan sebagai pemenang. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi persaingan tidak sehat di dalam pengadaan barang/jasa tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu wujud pelakasanaan tugas KPPU yaitu memutus perkara dugaan persekongkolan tender dengan bentuk bid rotation dalam Pembangunan Jalan di Provisnsi Banten tahun 2015 dengan putusan Nomor 07/KPPU-I/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui seperti apa pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa khususnya bidang Pembangunan Jalan di Indonesia dan menganalisis putusan KPPU tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta literatur hukum yang ada. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa telah terjadi beberapakali perubahan terhadap pengaturan larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang Pembangunan Jalan di Indonesia, selain itu ditemukan pula fakta bahwa para pelaku usaha dan panitia penyelenggara yang diduga melakukan persekongkolan tender Pembangunan Jalan dengan bentuk bid rotation tidak terbukti melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran dari penelitian ini adalah bahwa penegakkan hukum terhadap persekongkolan tender harus dilakukan secara konsisten dan diharapkan pemerintah dapat melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan-peraturan terkait yang sudah dianggap tidak efektif lagi. Selain itu diharapkan KPPU dapat memberikan pendidikan dan pelatihan khusus terkait hukum persaingan usaha bagi seluruh penyedia dan penerima jasa agar persaingan usaha tidak sehat dapat diminimlisir dan tidak terjadi lagi dikemudian hari.