KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PADA KREDIT SINDIKASI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Abstract

Kredit Sindikasi ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa anggota sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitor, untuk membiayai satu atau beberapa proyek milik debitor yang jumlah-nya sangat besar dan tidak mungkin dibiayain oleh kreditor tunggal. Dalam proses-nya, tidak mampu-nya debitor untuk membayar hutang, dapat diselesaikan dengan beberapa cara salah satunya adalah PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kredit sindikasi dalam PKPU di Indonesia dan bagaimana proses pengajuan kredit sindikasi melalui PKPU di Indonesia, serta untuk mengetahui kedudukan masingmasing kreditor pada kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan PKPU. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa kredit sindikasi belum memiliki peraturan khusus yang mengaturnya sehingga untuk dapat mengajukan permohonan PKPU berlaku ketentuan sebagaimana UUK-PKPU. Selain itu, setiap anggota sindikasi yang berkedudukan sebagai kreditor memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan PKPU.