PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (DINFRA)

Abstract

Pembangunan infrastruktur yang sedang gencar digiatkan oleh Pemerintah terkendala oleh beberapa hal salah satu diantaranya masalah pembiayaan. Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.70/M.PPN/HK/12/2016 membentuk PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran) yang merupakan skema pembiayaan infrastruktur tanpa melibatkan dana APBN. Salah satu bentuk implementasi dari PINA adalah dengan diterbitkannya POJK Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA). Sebagai instrumen investasi yang baru, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang Unit Penyertaan (investor) mulai dari mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA sampai pada risiko-risiko yang dapat merugikan pemegang Unit Penyertaan DINFRA. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA serta perlindungan hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan DINFRA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Mekanisme pembiayaan infrastruktur melalui DINFRA diawali dengan pembentukan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DINFRA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, penilaian infrastruktur yang akan menjadi underlying assetnya, penawaran Unit Penyertaan DINFRA, pengelolaan dana oleh Manajer Investasi ataupun Special Purpose Company (SPC) sampai akhirnya keuntungan diberikan kepada pemegang Unit Penyertaan. Selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum pemegang Unit Penyertaan DINFRA dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dalam pasar modal, perlindungan melalui pembentukan Dokumen Keterbukaan DINFRA, dan perlindungan terhadap risiko gagal bayar (default).