KEMAMPUAN DAN KEMAUAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI KEBERSIHAN PADA TAHAP KOLEKTOR DI LINGKUNGAN PERUMAHAN KOTA PEMALANG

Abstract

Pengelolaan sampah di Indonesia dilakukan dengan sistem kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pengelolaan sampah di Kota Pemalang saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah dibawah tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai sektor publik. Sedangkan pengelolaan sampah pada tahap kolektor di lingkungan perumahan dilakukan dengan konsep informal yaitu pengangkatan individu tanpa ada perjanjian mengikat. Kondisi ini mengakibatkan kurang optimalnya pengelolaan sampah pada tahap kolektor sehingga diperlukan keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah sering terbentur oleh keterbatasan pembiayaan yang berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya. Sehingga membayar retribusi kebersihan dapat dijadikan langkah awal dalam memperbaiki kondisi kebersihan lingkungan di Kota Pemalang. Pembayaran retribusi ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat seperti jumlah nominal yang disepakati sehingga hasil pengelolaan kebersihan menjadi nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan pada tahap kolektor di lingkungan perumahan Kota Pemalang. Hasil analisis yang diperoleh adalah bahwa persepsi masyarakat tentang pengelolaan sampah cukup baik dari sumber sampah sampai ke TPS. Sedangkan hasil studi CVM yang telah dilakukan, menghasilkan nilai WTP rata-rata adalah Rp 1.900,00/bulan/ keluarga. Sedangkan nilai ATP rata-rata adalah Rp 4.300,00/bulan/keluarga. Hasil analisis ini diatas nilai standar yang diusulkan pemerintah yaitu Rp 1.000,00/bulan/keluarga dan merupakan sebuah potensi ekonomi dan sosial dalam masyarakat, dimana kemampuan ekonomi masyarakat dalam membayar retribusi sampah mampu menjadi daya tarik bagi pihak swasta untuk bergabung dalam pengelolaan sampah pada tahap kolektor di lingkungan perumahan di Kota Pemalang. Pihak swasta akan mendapat keuntungan pada bulan ke 2 – 6 dengan nilai ATP Rp 3.500,00 dan nilai WTP Rp 1.900,00 dengan jangakauan pelayanan 450 KK.. Adapun rekomendasi yang penting untuk Pemerintah Kota Pemalang adalah perlu disusun suatu regulasi dan kebijakan baru tentang pengaturan besar biaya retribusi berdasarkan pada kemampuan dan kemauan masyarakat.