KONSEP KELEMBAGAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN TPA REGIONAL (KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DAN KABUPATEN TABALONG)

Abstract

Berdasarkan Undang-undang No.18 tahun 2008 masing-masing Pemerintah Daerah diperbolehkan agar melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah atau kemitraan dalam pengelolaan sampah. Berlandaskan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan Kabupaten Tabalong melakukan kerjasama dalam hal pembangunan TPA Regional yang saat ini pembangunannya sudah mulai dikerjakan. Dalam pengelolaan TPA terdapat 5 aspek penting yaitu aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek kelembagaan, aspek peraturan dan aspek peran serta masyarkat. Dari ke lima aspek tersebut aspek kelembagaan merupakan kunci utama agar ke empat aspek yang lain dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui ternyata dalam kerjasama pengelolaan TPA Regional ini tidak berjalan dengan baik dan tidak ada koordinasi antara semua pihak. Banyak dari poin-poin kerjasama yang sudah disepakati bersama ternyata dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi, termasuk masalah pembentukan kelembagaan TPA Regional. Tujuan dalam penelitian ini adalah merumuskan konsep kelembagaan pengelolaan TPA regional antara Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong. Sedangkan sasaran dari penelitian ini adalah teridentifikasinya konsep kelembagaan pengelolaan TPA regional dari kajian pustaka dan best practice, stakeholders yang terlibat dalam kelembagaan serta analisis konsep kelembagaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi dan wawancara terbuka. Pengambilan sampel untuk wawancara dilakukan dengan purposive sampling yang menggunakan teknik snowball sampling. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan identifikasi konsep kelembagaan dari kajian pustaka, best practice dan worst practice serta identifikasi stakeholder diperoleh beberapa macam konsep kelembagaan. Dengan menggunakan teknik komparasi, hasil studi menunjukkan rumusan konsep kelembagaan yang sesuai untuk pengelolaan TPA regional di Desa Tabing Liring adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah mendapat persetujuan dari Kabupaten Tabalong. Adapun alasan pemilihan konsep tersebut adalah karena letak TPA Regional yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan dengan adanya UPT diharapkan proses pengangkutan, pengolahan, pengelolaan, pengawasan, pemantauan dan pemeliharaan TPA regional dapat berjalan dengan efektif dan efesien. Kata Kunci: Kelembagaan, TPA regional dan Pelaku