KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR SWASTA

Abstract

Perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 1960an dengan mengalami berkali-kali perubahan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Demikian pula kondisi saat ini dimana bermunculan bentuk-bentuk delik korupsi yang baru dan belum terakomodir dalam hukum positif. Salah satunya adalah mengenai delik korupsi di sektor swasta. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan saat ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ; dan kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan yang tepat terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau Doktrinal dengan spesifikasi penelitian berupa Penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter. Analisis data dilakukan dengan metode Analisis Data Kualitatif Normatif. Hasil penelitian menunjukkan peundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, telah mencantumkan korporasi sebagai subjek atau sasaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Delik korupsi yang telah diformulisirkan mencapai 30 pasal yang dapat dikelompokkan kedalam 7 kelompok. Akan tetapi belum ada satupun pasal yang mengkriminalisasikan korupsi di sektor swasta. Oleh karena itu dibutuhkan langkah memformulasikannya ke dalam hukum positif saat ini dengan mendasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam UNCAC. Delik korupsi di sektor swasta dapat meliputi perbuatan penyuapan di sektor swasta dan penggelapan di sektor swasta. Kata kunci : Korupsi sektor swasta, Penyuapan, Penggelapan, Kebijakan Formulasi.