HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA INSPEKTORAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN UNTUK MENEGAKKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstract

Rendahnya kesadaran pegawai pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban dalam kinerjanya membuat munculnya ketidakefektifan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Padahal seyogianya pemerintah harus memberikan pelayanan yang maksimal sehingga kesejahteraan dan kepuasan rakyat dapat terpenuhi. Berdasar itulah maka dibutuhkan adanya sinergi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penegakan disiplin PNS dari pemerintah Kota Semarang. Inspektorat Daerah merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, sedangkan Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan operasi penertiban di lapangan. Sehingga Inspektorat Daerah Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang dapat mengadakan hubungan tata kerja untuk melakukan pengawasan terhadap disiplin PNS. Pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hubungan tata kerja antara Inspektorat Daerah dan Satpol PP Kota Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pelaksanaan hubungan tata kerja antara Inspektorat Daerah dan Satpol PP dalam pengawasan terhadap penegakan disiplin PNS adalah dalam bentuk koordinasi yang tidak dapat dilepaskan dari peran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang. Koordinasi tersebut untuk melaksanakan inspeksi mendadak terkait dengan jam kerja pegawai, perlengkapan atribut dinas, pelaksanaan apel, dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Namun Satpol PP hanya berwenang untuk melakukan koordinasi dalam pengawasan dan tidak ambil andil dalam penegakan disiplin PNS. Tentunya dalam sebuah pelaksanaan akan ada kendala yang terjadi baik itu kendala yang berasal dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau kendala dalam hubungan kerja tersebut.