IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

Abstract

Perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan dari sistem desentralisasi. Dengan adanya urusan perdagangan, dapat memberikan kontribusi pada sektor ekonomi suatu daerah. Salah satu penunjang sektor perekonomian dari urusan perdagangan yaitu keberadaan pasar tradisional. Dewasa ini, keberadaan pasar tradisional semakin terancam karena banyak bermunculan pasar-pasar modern. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah Kota Semarang berkomitmen untuk mengoptimalkan keberadaan pasar tradisinal sebagai bagian dari sumber perekonomian daerah. Masalah yang muncul adalah bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penlitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode analisis data menurut Spradley dan menguji keabsahan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional masih belum diimplementasikan secara menyeluruh dan maksimal sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Faktor pendorong implementasi yaitu koordinasi, kondisi sosial dan kemajuan teknologi. Faktor penghambat implementasi yaitu kepemimpinan, komunikasi, tingkat komitmen pelaksana, dan kondisi lingkungan. Saran yang diberikan yaitu diperlukan beberapa upaya dari Dinas Perdagangan untuk mengadakan program pelatihan kepemimpinan untuk Kepala UPTD Pasar dan Kepala Pasar, memperbaiki sistem komunikasi yang bersifat horizontal maupun vertikal, melakukan kontrol rutin terhadap kinerja aktor implementasi, dan bersama instansi lain melakukan perbaikan terhadap fasilitas pasar tradisional.