Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan upaya pemerintah Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian ini menjelaskan fenomena berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejalakan saat sekarang, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan perbedaan antar fakta. Studi ini dilakukan dengan meminta informasi kepada subjek primer, yaitu sumber dan informan utama serta subjek sekunder, sebagai sumber data tambahan, diperkuat dengan studi pustaka. Data tersebut kemudian menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun dialog untuk penyelesaian konflik vertikal Papua sebagai paradigma pemerintah yang baru, pemerintah juga melakukan pendekatan dalam menjalin hubungan dengan aktor konflik dan stakeholder pendukung konsultasi antar Papua, membantu Papua menyiapkan proses resolusi konflik yang potensial dengan pemerintah pusat, dan memahami konflik antara pemerintah dengan kelompok penekan dan kelompok separatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam mengupayakan dialog atas penyelesaian konflik vertikal Papua memiliki tantangan. Paradigma dialog yang mengalami miskonsepsi, dimana dialog sebagai konsep dan pendekatan yang belum dipahami secara tepat, dan faktor yang memengaruhi upaya dialog atas resolusi konflik vertikal di Papua belum berhasil dimana sejarah integrasi dan identitas, kekerasan politik, kegagalan pembangunan, dan marjinalisasi orang papua sebagai akar masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Dalam kedepannya Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu mengkonsolidasi kembali lembaga-lembaga negara yang berjalan secara soliter dan inkonsisten dalam pemahaman dialog yang tidak bias. Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga perlu memiliki strategi utama jangka panjang dalam membuat proyeksi berbagai aspek dan dimensi yang memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain agar selaras dan tidak terfragmentasi.