LAPORAN PENELITIAN ANALISA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG NOMOR 020/G/2015/PTUN.SMG TENTANG GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 61/UN.7/P/HK/2015

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia warga negaranya sebagaimana tercantum di dalam dasar konstitusi yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perlindungan hak asasi manusia warga negaranya, maka negara diharuskan menghadirkan suatu lembaga peradilan adminstrasi untuk melindungi kepentingan warga negaranya dari tindakan pemerintah yang dalam menjalankan tugas maupun fungsinya ternyata merugikan warga negaranya. Hal ini sering ditemui dalam praktik kehidupan negara kita terutama negara yang mengadopsi konsep negara kesejahteraan (welfare state) dimana pemerintah berkerja secara aktif demi mensejahterakan warga negaranya sehingga mengakibatkan pemerintah banyak campur tangan dan mengintervensi kehidupan warga negaranya. Semakin besar campur tangan pemerintah, maka semakin besar resiko terjadinya friksi di antara pemerintah dengan warga negaranya. Hal ini menuntut hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang terjadi di antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga negara atau badan hukum perdata. Di dalam penelitian ini hendak membahas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 020/G/2015/PTUN.SMG yang mengadili kasus antara seorang dosen yang merupakan kandidat/calon rektor menggugat Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Diponegoro Nomor 61/UN.7/P/HK/2015 tentang Pengangkatan sebagai Panitia Pemilihan Kembali Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2015-2019, Tanggal 5 Februari 2015. Di mana pihak penggugat merasa dirugikan haknya oleh Surat Keputusan Rektor ini. Dalam mengkaji putusan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data-data sekunder yakni menggunakan metode kepustakaan. Putusan ini menjadi menarik diperbincangkan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana akibat hukum dari putusan ini terhadap para pihak yang terkait. Sehingga kita dapat melihat seberapa jauh peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melindungi kepentingan warga negara. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Rektor