Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Mengenai Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara)

Abstract

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan lokasi prioritas penanganan kumuh Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang yang menetapkan 62 Kelurahan dari 15 Kecamatan. Dengan luas kawasan permukiman kumuh terbesar diduduki oleh Kecamatan Semarang Utara yang mencapai luas 147,4 Ha dari total wilayah 1097 Ha atau memiliki persentase kawasan kumuh yaitu sebesar 13,4 persen. Persebaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara terdiri dari Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Panggungkidul, Kelurahan Kuningan, dan Kelurahan Dadapsari. Dalam rangka menangani permasalahan permukiman kumuh tersebut dilakukan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pola penanganan pemugaran kawasan permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara, dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut melalui model implementasi G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Semarang Utara belum optimal dikarenakan minimnya keterlibatan penerima kebijakan, koordinasi dan keterpaduan antar sektor terkhususnya mengenai rumah tidak layak huni belum terintegrasi, serta masih terdapat beberapa poin kumuh yang belum teratasi. Selain itu ditemukan bahwa faktor yang memiliki pengaruh negatif yaitu kondisi lingkungan yang tidak kondusif, hubungan antar organisasi yang tidak efekti, dan sumber daya yang tidak mencukupi.