Analisis Efisiensi Tenaga Kerja berdasarkan Perhitungan Beban Kerja pada Pegawai Instansi Pemerintahan (Studi Kasus di Biro Administrasi Umum dan Keuangan UNDIP Tembalang)

Abstract

Seiring dengan ketatnya persaingan dalam dunia pendidikan, kemajuan suatu institusi sangat ditentukan oleh visi dan misi yang didukung secara sungguh-sungguh oleh semua komponen serta dikendalikan dengan kepemimpinan yang kuat. Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi negeri yang turut bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. UNDIP didukung sejumlah sumber daya manusia (SDM) diantaranya tenaga dosen dan tenaga non-dosen. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui besar beban kerja pegawaia BAUK dalam melaksanakan tugasnya dan mengidentifikasi faktor penyebab beban kerja mental yang tinggi maupun rendah, jumlah kebutuhan kapasitas pegawai, dan efisiensi kerja unit maupun persunal untuk kemudian memberikan usulan perbaikan kinerja. Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai BAUK dan menggunakan metode NASA-TLX dan peraturan menteri dalam negeri no. 12 tahun 2008. Dari batasan range beban kerja antara 1-20, diperoleh rata-rata beban kerja pegawai BAUK pada masing-masing bagian 13 sampai dengan 15 satuan kerja. Artinya beban pada bagian perlengkapan, kepegawaian, keuangan, dan tarkum saat pengambilan data melalui kuisioner menunjukkan tidak terlalu lebar dalam kisaran nilai range beban kerjanya. Beban pegawai tersebut antaran kisaran sedang menuju tinggi. Tingkat efisiensi pegawai pada masing-masing bagian pada BAUK memiliki hasil yang cukup (0,70-0,89). Artinya bahwa tingkat efiensi unit dengan kategori cukup menunjukkan belum seimbangnya perbandingan antara beban kerja (output) dengan jumlah pegawai unit dikalikan jam kerja efektif dalam satu tahun. Dengan demikian analisis beban kerja ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi, dan agar instrumen ini dapat dipergunakan untuk penataan organisasi/kelembagaan dan kepegawaian maka harus didukung oleh kesepakatan dan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melaksanakannya secara konsisten.