PELAKSANAAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PENGATURAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Abstract

Kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua arti yaitu kewarganegaraan daam arti formal dan kewarganegaraan dalam arti material. Dalam arti formal menunjuk pada hal ikhwal masalah kewarganegaraan yang umumnya berada pada ranah hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan ganda adalah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas kewarganegaraan ganda dalam pengaturan kewarganegaraan di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur apabila ingin kembali menjadi warga negara Indonesia setelah dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya. Metode penelitian pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis berdasarkan analisis kualitatif dengan alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan wawancara kepada Kepala Bagian StatusKim Kantor Imigrasi Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan kewarganegaraan ganda di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan selanjutnya diatur dalam Peratura Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehiangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa adanya perkawinan campuran antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga asing mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berkewarganegaraan ganda. Anak tersebut setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus memilih slah satu kewarganegaraan. Sedangkan bagi yang telah dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia kemudian ingin kembali menjadi seorang warga negara Indonesia, seseorang tersebut harus melakukan prosedur pewarganegaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.