TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN BEA CUKAI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPABEANAN DI KOTA SEMARANG

Abstract

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan kepabeanan negara. Dirjen Bea Cukai pada dasarnya menangani lalu lintas barang dari luar negeri yang juga sebagai gerbang utama negara yang mana negara membutuhkan pengawasan dan penyaringan melalui perangkat kepabeanan tersebut. Dirjen Bea Cukai bisa pula dikatakan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan keuangan negara disamping Dirjen Pajak yang keduanya dibawah Kementrian Keuangan. Peran Dirjen Bea Cukai sangatlah berpengaruh dalam pemasukan ke kas negara.. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi kantor pelayanan Bea Cukai dalam melaksanakan kebijakan kepabeanan di Kota Semarang, untuk mengetahui bagaimana hambatan dan cara penyelesaian dalam pelaksanaan kebijakan kepabeanan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif berarti bahwa dalam penelitian di samping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang tugas dan fungsi kantor pelayanan Bea dan Cukai dalam pelaksanaan kebijakan kepabeanan di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa KPPBC Kota Semarang memiliki cabang menjadi KPPBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang dan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang dimana tugas dan fungsi masing-masing KPPBC tersebut berdasakan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.