PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS SISWA “SILUMAN” DI SMA NEGERI 1 SEMARANG)

Abstract

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara. Masyarakat sering dihadapkan pada sikap pemerintah yang kurang baik, oleh karena itu harus dibangun sebuah komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat sehingga pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan menjadi lebih baik.Kurang optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang sudah ada kemudian menginspirasikan pembentukan lembaga pengawas eksternal yang independen dan bebas dari campur tangan kepentingan pihak manapun, tetapi mempunyai akses serta berpengaruh dalam struktur birokrasi pemerintahan juga lembaga kenegaraan. Untuk itu, dibentuklah lembaga Ombudsman yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan Negara di segala bidang, agar setiap warga Negara dan penduduk memperoleh keadilan, dan kesejahteraan yang semakin baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Ombudsman dalam menangani kasus siswa “siluman” di SMA Negeri 1 Semarang, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman, serta mengetahui solusi apa sajakah yang diberikan oleh Ombudsman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang meneliti data dari bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman telah melaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang, yaitu melakukan pengawasan penerimaan peserta didik baru di Kota Semarang, menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan maladministrasi yang terjadi pada saat penerimaan peserta didik, serta menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi dengan memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman mengenai siswa “siluman” di SMA Negeri 1 Semarang adalah perihal tentang kursi kosong belum diatur dalam peraturan walikota Semarang, dan Ombudsman perwakilan tidak dapat memberikan rekomendasi. Ombudsman juga telah memberikan solusi kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang dan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang.