PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PATI

Abstract

Pajak daerah di Kabupaten merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. Target penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat, untuk mencapai target tersebut pemerintah Kabupaten Pati telah mengatur secarah komprehensif jenis dan obyek pajak daerah beserta tata cara pemungutannya ke dalam satu paket pengaturan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pilihan hukum demikian untuk efisiensi penetapan kebijakan dan untuk memberikan panduan yang terarah demi keberhasilan penyelenggaraan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pati, menganalisis hambatan dan menemukan upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selain itu dalam metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Pati sudah berjalan baik, hambatan yang ditemukan adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah, pelaksanaan sanksi administratif yang tidak sesuai dengan kenyataan, pelayanan timbal balik yang tidak sebanding. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan terhadap wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, peningkatan sanksi administratif dengan kerjasama antara pemerintah dan kejaksaan negeri dan peningkatan kualitas layanan dari pemerintah kepada wajib pajak itu sendiri.