IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN ANTI DUMPING COUNTERVAILING PRODUK “CERTAIN PAPER” INDONESIA OLEH PAKISTAN

Abstract

Dumping adalahbentuk praktik perdagangan dengan cara menjual barang dengan harga lebih rendah dari nilai normal di pasar yang berbeda. Pada dasarnya dumping tidaklah dilarang dalam perdagangan Internasional, tetapi jika menimbulkan kerugian pada pihak lain, hal ini merupakan praktik curang yang dapat mengakibatkan distorsi dalam perdagangan internasional.Terkait hal tersebut Indonesia telah dituduh melakukan praktik dumping atas Produk “Certain Paper”oleh Pakistan. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalahapakah benar terjadi dumping terhadap produk certain paper Indonesia di Pakistan danbagaimana penerapan penyelidikan Anti-Dumping Countervailing Pakistan terhadap Produk “Certain Paper” Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data dari data sekunder, penulis menganalisa tuduhan Pakistan terhadap Indonesia menggunakan GATT/WTO, Antidumping Agreement, dan Undang-Undang Komisi Tarif Nasional, 1990 (VI 1990) ("Undang-Undang") Bagian 5 ordonansi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tahap pendahuluan penyelidikan dalam kasus dumping Produk “certain paper” Indonesia oleh Pakistan telah sesuai denganArticle VI General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT/WTO) disebabkan unsur-unsur damping seperti harga dumping, injury dancausal linktelah terpenuhi. Namun sampai pada tahap penyelidikan lanjutan, Pakistan dinilai gagal dalam mentaati undang-undang nasionalnya yakni Undang-Undang Komisi Tarif Nasional, 1990 (VI 1990) Bagian 5 ordonansi mengenai aturan pembentukan komisi penyelidikan antidumping countervailingyang mengharuskan komisi terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota.Pakistan dalam kenyataannya hanya memiliki 2 anggota tanpa ketua.Akibat hal tersebut, penyelidikanPakistan ditangguhkan oleh Pengadilan Tinggi Islamabad sehingga penyelidikan Antidumping CountrvailingPakistanpun tidak dapat dilanjutkan.Pakistan pun gagal dalam memberikan keputusan akhir penyelidikan Antidumping Countervailingkepada Indonesia hingga melebihi jangka waktu 18 bulan.