PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PANTI RAHAYU YAKKUM KABUPATEN GROBOGAN

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.Pemerintah sebagai instansi tertinggi bertanggung jawab memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan penyediaan sarana pelayanan kesehatan.Untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia maka Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang sama rata bagi semua pasien termasuk pasien penerima bantuan iuran dan pasien peserta BPJS Kesehatan. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah Apakahadaperbedaanantarapengguna BPJS Kesehatandengan non pengguna BPJS Kesehatandalampelayanankesehatan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum dan BagaimanaperanDinasKesehatandalammemberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada hasil wawancara dan ilmu hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tidak ada perbedaan dalam pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Kabupaten Grobogan.Adapun perbedaan terletak pada prosedur administrasi atau pendaftaran, pembayaran dan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Serta peran Dinas Kesehatan sebagai regulator atau penyusun kebijakan sekaligus operator pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Rumah Sakit dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 khususnya bidang Kesehatan.