PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP MUATAN ANGKUTAN BARANG YANG OVER DIMENSION DAN OVER LOADING (STUDI DI JEMBATAN TIMBANG KLEPU KABUPATEN SEMARANG)

Abstract

Kebutuhan akansarana transportasi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Tidak hanya berpengaruh pada pendistribusian barang tetapi juga berpengaruh pada tinggi rendahnya harga barang dalam pasar. Perpindahan dari satu tempat asalke tempat tujuan dibutuhkan Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas memiliki kelas jalan masing-masing sesuai kapasitas berat muatan angkutan barang yang berhubungan dengan daya dukung jalan yang akan dilewati. Tetapi dengan masalah prinsip klasik ekonomi yaitu ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya angkut yang rendah para pengusaha kendaraan bermotor angkutan barang menambah panjang kendaraan sehingga kelebihan ukuran (over dimension) serta menambah jumlah muatan (over loading) yang melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sehingga menimbulkan masalah baru yaitu jalan yang dilewati rusak karena tidak sesuai dengan beban dan daya dukung jalan. Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengawasan pemerintah terhadap muatan angkutan barang yang over dimension dan over loading, menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap muatan angkutan barang yang over dimension dan over loading serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pengawasan terhadap muatan angkutan barang yang over dimension dan over loading Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang berbasis pada hukum positif untuk kemudian diilihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu Pemerintah telah mengatur dan menetapkan peraturan mengenai jumlah beban muatan angkutan barang yang dapat dibawa oleh kendaraan angkutan barang. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Klepu memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan terhadap kendaraan bermotor angkutan barang, serta ada hambatan-hambatan dari internal maupun eksternal UPPKB Klepu dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengawasan muatan mengenai toleransi beban muatan tumpang tindih dengan perintah Dirjen Hubdat, UPPKB Klepu sebagai pelaksana pengawasan muatan memiliki fungsi pengawasan, penindakan dan pencatatan.sesuai dengan UU. No 22 Tahun 2009, PM No 134 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta UPPKB Klepu dalam menjalankan kewenangannya timbul hambatan-hambatan seperti kurangnya jumlah personil, keterbatasan kewenangan serta peraturan yang belum maksimal.