TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKANDISKRESI PEJABAT PEMERINTAHANYANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PANJAITAN, RICO ARDIKA and Saadah, Nabitatus and P.J, Nyoman Serikat (2019) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKANDISKRESI PEJABAT PEMERINTAHANYANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Pelayananpublikmerupakankegiatandalam rangkapemenuhan kebutuhanbagisetiapwarganegaradanpenduduksesuaiUndang-UndangNomor 25Tahun2009tentangPelayananPublik.Pelayananpublikyangberkualitas,tidak mudah untukmewujudkannya karena perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang korupsi, sertamaladministrasi. Penyelenggarapelayananpublik melakukanberbagaiupayauntuk mewujudkanpelayananpublik melaluiinovasipelayanandengan tindakan diskresi,denganharapanterwujudnyapelayananyang lebihbaik.Namun, penegakanhukum yangmelakukanOperasiTangkapTangandanpenegakan hukum pidanaterhadappejabatpemerintahanatastuduhanperbuatankorupsi, telahmenimbulkanketakutantersendirikepadapenyelenggarapelayanan publik untuk berinovasi. Pemberantasankorupsidilakukanuntukmenciptakanpemerintahanyang bersih,meningkatkan kesejahteraanmasyarakat,menciptakankeadilandan kepastianhukum bagiwarganegarasebagaimanadiaturdalamUndang-Undang DasarNegaraRITahun1945danUndang-UndangNomor20Tahun2001tentang perubahan atasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasan TindakPidanaKorupsi. Diskresipejabatpemerintahanyangberindikasiterjadi penyalahgunaanwewenangdanmengakibatkan kerugian keuangan negara, menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Diskresipejabatpemerintahanmerupakanhak danwewenangpejabat pemerintahanuntuk mengambilkeputusandan/atautindakandalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan terhadappenyalahgunaan wewenangdilakukan olehpengawasaninternpemerintahdengansanksi administrasi.Apabilahasilpemeriksaanpengawasanintern pemerintahterdapat kesalahanadministrasi yangmenimbulkankerugiankeuangannegara,dilakukan pengembaliankerugian keuangannegarapalinglama10(sepuluh)harikerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Mencegahperbuatansewenang-wewenangdaripenegakhukumterhadap pejabat yang mengeluarkan diskresi, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Tetapi, kekhawatiran jugamunculatas terbitnyaUndang-UndangAdministrasi Pemerintahan,yang menimbulkanpolemikdalam upayapemberantasankorupsi.Mengingat,adanya kewenanganPengadilanTataUsaha Negaradalammelakukanpemeriksaandan menilaisertamengujiadatidakadanyapenyalahgunaan wewenangpejabat pemerintahan atas diskresiyang dibuat,sehinggadipandangdapat berpotensi melemahkanupaya pemberantasan korupsi. KataKunci:PelayananPublik,Maladministrasi,Diskresi,PemberantasanTindak PidanaKorupsi.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:74487
Deposited By:Sumeriawati FH
Deposited On:19 Jul 2019 13:55
Last Modified:19 Jul 2019 13:55

Repository Staff Only: item control page