TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKANDISKRESI PEJABAT PEMERINTAHANYANG BERINDIKASI ADANYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Abstract

ABSTRAK Pelayananpublikmerupakankegiatandalam rangkapemenuhan kebutuhanbagisetiapwarganegaradanpenduduksesuaiUndang-UndangNomor 25Tahun2009tentangPelayananPublik.Pelayananpublikyangberkualitas,tidak mudah untukmewujudkannya karena perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan yang korupsi, sertamaladministrasi. Penyelenggarapelayananpublik melakukanberbagaiupayauntuk mewujudkanpelayananpublik melaluiinovasipelayanandengan tindakan diskresi,denganharapanterwujudnyapelayananyang lebihbaik.Namun, penegakanhukum yangmelakukanOperasiTangkapTangandanpenegakan hukum pidanaterhadappejabatpemerintahanatastuduhanperbuatankorupsi, telahmenimbulkanketakutantersendirikepadapenyelenggarapelayanan publik untuk berinovasi. Pemberantasankorupsidilakukanuntukmenciptakanpemerintahanyang bersih,meningkatkan kesejahteraanmasyarakat,menciptakankeadilandan kepastianhukum bagiwarganegarasebagaimanadiaturdalamUndang-Undang DasarNegaraRITahun1945danUndang-UndangNomor20Tahun2001tentang perubahan atasUndang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasan TindakPidanaKorupsi. Diskresipejabatpemerintahanyangberindikasiterjadi penyalahgunaanwewenangdanmengakibatkan kerugian keuangan negara, menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Diskresipejabatpemerintahanmerupakanhak danwewenangpejabat pemerintahanuntuk mengambilkeputusandan/atautindakandalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan terhadappenyalahgunaan wewenangdilakukan olehpengawasaninternpemerintahdengansanksi administrasi.Apabilahasilpemeriksaanpengawasanintern pemerintahterdapat kesalahanadministrasi yangmenimbulkankerugiankeuangannegara,dilakukan pengembaliankerugian keuangannegarapalinglama10(sepuluh)harikerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Mencegahperbuatansewenang-wewenangdaripenegakhukumterhadap pejabat yang mengeluarkan diskresi, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Tetapi, kekhawatiran jugamunculatas terbitnyaUndang-UndangAdministrasi Pemerintahan,yang menimbulkanpolemikdalam upayapemberantasankorupsi.Mengingat,adanya kewenanganPengadilanTataUsaha Negaradalammelakukanpemeriksaandan menilaisertamengujiadatidakadanyapenyalahgunaan wewenangpejabat pemerintahan atas diskresiyang dibuat,sehinggadipandangdapat berpotensi melemahkanupaya pemberantasan korupsi. KataKunci:PelayananPublik,Maladministrasi,Diskresi,PemberantasanTindak PidanaKorupsi.