PEMBAHARUAN KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

Abstract

Dewasa ini Korporasi diakui sebagai salah satu subjek hukum Pidana di Indonesia. Salah satu Tindak Pidana yang saat ini marak dilakukan oleh korporasi di Indonesia ialah Tindak Pidana Illegal Fishing. Tindak Pidana Illegal Fishing yang saat ini marak terjadi sesungguhnya telah diatur secara Khusus dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 jo. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, namun fakta telah berbicara (res ipsa loquitur) bahwa perairan Indonesia tetap saja menjadi sasaran empuk Tindak Pidana Illegal Fishing oleh korporasi asing sekalipun sudah tersedia peraturan perundang – undangan khusus yang memayunginya. Metode yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini ialah Penelitian Yuridis Normatif , penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach).Spesifikasi penelitian ini ialah bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitain diperoleh kesimpulan bahwakebijakan – kebijakan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada saat ini belum mampu mewujudkan pertanggungjawaban korporasi secara langsung, hal ini disebabkan kebijakan – kebijakan yang ada saat ini cenderung inkonsisten, tidak seragam dan tidak komprehensif. Kelemahan dalam Undang – Undang Perikanan Indonesia tidak lain ialah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi dilakukan secara terbatas, korporasi diakui sebagai subjek hukum namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung karena yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya ialah Pengurus. Tidak diatur pula siapakah yang dapat mewakili korporasi dalam pesidangan, kedua, batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi juga tidak dijelaskan secara detail. Yang terakhir, berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan bagi korporasi juga sampai saat ini masih sebatas denda, tentunya pidana yang demikian tidaklah sebanding dengan kerugian yang dialami bangsa Indonesia. Ketidakmampuan hukum saat ini dalam menghadapi kejahatan yang telah riil terjadi dalam masyarakat mendorong adanya formulasi bagi kebijakan dimasa yang akan datang karena bila terus dibiarkan hukum berjalan lebih lambat dari perkembangan masyarakat, yang menjadi korban ialah masyarakat itu sendiri. Pembaharuan formulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Illegal Fishing ialah urgensi yang harus segera di laksanakan agar terjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi rakyat untuk berdaulat atas wilayah perairan sendiri. Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Illegal Fishing, Formulasi Kebijakan