PERAN AFRICAN UNION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP WILAYAH BLUE NILE STATE ANTARA SUDAN DENGAN SUDAN SELATAN

Abstract

Sudan Selatan mendapatkan kemerdekaan melalui proses referendum dari Sudan, pada tahun 2011. Kemerdekaan ini merupakan proses panjang dari negosiasi, dan konflik antara pihak utara dengan pihak selatan. Pasca kemerdekaan, salah satu wilayah yaitu Blue Nile State menjadi wilayah yang diperebutkan antara Sudan dengan Sudan Selatan. Eskalasi konflik semakin meningkat, dikarenakan kedua pihak menempatkan pasukan militernya di wilayah tersebut. Hal ini menuntut peran dari Organisasi Regional untuk melakukan penyelesaian konflik tersebut. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional menjadi pisau analisis untuk mendedah mengenai peran Organisasi Regional, dan metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mana dalam pendekatan tersebut, penulis menggunakan perjanjian-perjanjian multilateral yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif– analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan melakukan analisa sesuai dengan teori hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, upaya antara Sudan dan Sudan Selatan dalam menyelesaikan konflik ini pada awalnya adalah dengan menggunakan metode negosiasi. Namun, proses ini belum terlaksana dengan baik, dan kerap menemukan kegagalan. Peran Organisasi Regional berdasarkan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan konflik antara dua pihak, dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai yaitu mediasi.