SANKSI TERHADAP DIREKSI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Abstract

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat rutin yang dilaksanakan oleh sebuah Perseroan, guna mengevaluasi maupun membahas segala hal yang berkaitan tentang kemajuan Perseroan tersebut. Dalam beberapa hal keputusan yang telah dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang bersangkutan, dan dalam permasalahan ini adalah Direksi yang tidak melaksanakan keputusan RUPS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab bagi Direksi yang tidak melaksanaskan keputusan RUPS tersebut, sesuai dengan UUPT. Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder secara deskriptif dan dianalisi secara kualitatif. Kemudian dalam penulisan ini juga dibantu dengan hasil wawancara dengan Direktur Utama PT. Cengkeh Zanzibar. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan anggaran dasar PT. Cengkeh Zanzibar nantinya merubah susunan anggota Direksi, jumlah anggota Direksi, dan juga susunan Dewan Komisaris. Adapun bentuk tanggung jawab direksi terhadap kerugian Perseroan yang diakibatkan karena tidak melaksanakan keputusan RUPS, sesuai dengan Pasal 97 Ayat (3), (4), dan (5) harus ditanggung secara pribadi. Dalam permasalahan ini, bentuk sanksi bagi Direksi adalah pemberhentian Direksi 1 di PT. Cengkeh Zanzibar dalam keputusan RUPS pada tahun 2017.